.png "Admin")
Jakarta, PERSS.ID - Dr. Ali Mahsun ATMO, Ketua Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS), dengan tegas menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Jokowi terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2024 tanpa agunan atau jaminan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sejalan dengan fokus Presiden Jokowi pada isu ekonomi pro-rakyat UMKM. Pernyataan ini disampaikan oleh Dr. Ali Mahsun ATMO kepada media di Jakarta Barat pada 9 Desember 2023.
Dr. Ali Mahsun ATMO menekankan bahwa hingga Desember 2023, baru 20% dari total kredit modal usaha tahunan telah disalurkan kepada 65,4 juta UMKM di Indonesia. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan India (50%), Jepang, dan Tiongkok (65%). Sebagai bagian dari warisan Jokowi dalam mendukung ekonomi rakyat UMKM, kebijakan KUR 2024 harus direalisasikan sebagai implementasi konkret dari ideologi negara Pancasila, dengan menekankan prinsip keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Beliau mencatat bahwa sejak pemerintahan Jokowi pada tahun 2014, jumlah plafon KUR telah meningkat drastis, mencapai rekor Rp 460 triliun pada 2023. Namun, baru Rp 229 triliun yang telah disalurkan sejauh ini, dengan banyak penyalahgunaan untuk tujuan konsumtif, menunjukkan tantangan yang dihadapi KUR 2024. Sebagai Ketua KERIS, Dr. Ali Mahsun ATMO sepenuhnya mendukung kebijakan KUR 2024 Presiden Jokowi tanpa agunan atau jaminan, sebagaimana diungkapkan dalam Opening Ceremony UMKM EXPO di JCC Senayan Jakarta pada 7 Desember 2023. Beliau menjelaskan bahwa pendekatan ini akan memungkinkan pelaku UMKM pada tingkat mikro dan super mikro untuk mengakses KUR lebih efektif, memungkinkan mereka naik kelas secara ekonomi. Dengan demikian, cakupan menjadi lebih luas, memungkinkan setidaknya 10-20 juta UMKM untuk mengakses KUR 2024.
Dr. Ali Mahsun ATMO merekomendasikan lima poin kunci kepada Presiden Jokowi. Pertama, plafon KUR 2024 minimal Rp 500 triliun. Kedua, persyaratan KUR harus dilonggarkan dan disederhanakan berdasarkan usaha dan prospeknya. Ketiga, KUR Kecil Rp 100-500 juta dengan agunan dan top up harus dihapuskan, hanya ada KUR mulai dari Rp 25 juta hingga maksimal Rp 100 juta per nasabah tanpa agunan atau jaminan. Keempat, dialokasikan khusus untuk milenial dan Gen Z, yang saat ini berjumlah 25 juta dari total 65,4 juta UMKM. Dan kelima, Presiden Jokowi harus membentuk Badan Pengawas Penyaluran KUR 2024 untuk memastikan distribusi yang efektif dan efisien, mengurangi penyalahgunaan, dan memperluas cakupan.
Dr. Ali Mahsun ATMO menekankan bahwa langkah-langkah ini sangat penting untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang agar Indonesia dapat mencapai puncak dan memanfaatkan bonus demografi menuju transformasi menjadi negara maju pada tahun 2045.
Fais/*
.png "Admin")
