Menurut Refly Harun, salah satu orang dekat Anies, ada empat faktor utama yang menjadi penghalang bagi Anies untuk maju di Pilgub 2024.
1. Tidak Ingin Menjadi Kader PDI Perjuangan"
Refly Harun menjelaskan bahwa Anies memiliki posisi tawar politik yang kuat berkat basis dukungannya yang luas sebagai mantan calon presiden. "Anies tidak ingin mengorbankan posisinya sebagai tokoh independen dengan bergabung sebagai kader PDI Perjuangan," ujar Refly. Ia menambahkan bahwa dukungan terhadap Anies justru lebih besar dibandingkan dukungan kepada PDI Perjuangan.
2. Perbedaan Sikap di Internal PDI Perjuangan"
Refly juga menyoroti adanya perbedaan pandangan di dalam PDI Perjuangan mengenai rencana mengusung Anies. Meskipun keputusan akhir berada di tangan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, perpecahan di internal partai terkait pencalonan Anies menjadi hambatan signifikan yang membuat Anies tidak jadi maju.
3. Dugaan Intervensi dari Istana"
Refly menuding adanya campur tangan Istana dalam proses pencalonan Anies. "Jokowi dinilai sebagai sosok yang tidak mendukung pencalonan Anies Baswedan. Ada sinyal kuat bahwa Istana berupaya mencegah partai mana pun untuk mengusung Anies," katanya. Dugaan ini mengacu pada sinyalemen bahwa Megawati mendapat tekanan untuk tidak mendukung Anies.
4. Konsolidasi Politik dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto
Refly menduga ada pertimbangan politik terkait hubungan antara Megawati dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. "Prabowo kemungkinan tidak menginginkan konsolidasi dengan Megawati jika ada Anies, yang dianggap sebagai potensi pesaing di masa depan," paparnya.
"Isu Keterlibatan "Mulyono" dalam Penghalangan Anies"
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, juga menyinggung keterlibatan figur berpengaruh yang disebutnya sebagai "Mulyono" — nama kecil Presiden Joko Widodo — dalam menggagalkan pencalonan Anies. Hal ini semakin memperkuat dugaan adanya intervensi politik dari pihak Istana.
"Spekulasi Praktik "Politik Sandera"
Refly mengaitkan isu ini dengan dugaan adanya praktik "politik sandera" yang sering digunakan dalam lanskap politik Indonesia. "Ini sudah menjadi rahasia umum bahwa beberapa kasus hukum sering kali muncul bertepatan dengan momen-momen politik penting," ujarnya.
Keputusan Anies untuk tidak maju di Pilgub Jawa Barat 2024 membuka spekulasi tentang langkah politik selanjutnya yang akan diambilnya serta bagaimana dinamika politik di Pilkada serentak 2024 akan berlangsung di tengah berbagai upaya penghalangan dan tekanan politik.[AZ]
Editor:kzon
