ACEH TAMIANG - Bertemakan Kawal Pilkada 2024 Bagi Pemilih Pemula di Kabupaten Aceh Tamiang, Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Tamiang menggelar sosialisasi politik bagi pemilih pemula untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat. Acara berlangsung di Aula Kantor Kesbangpol setempat.Rabu (16/10/2024)
Kaban Kesbangpol Aceh Tamiang, Agusliayana Devita, S.STP mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk untuk meningkatkan pengetahuan tentang politik, demokrasi bagi generasi muda atau kaum milenial dalam rangka menyongsong Pilkada Tahun 2024.
“Selain itu, kegiatan sosialisasi ini untuk meningkatkan jumlah partisipasi serta pemahaman politik khususnya pemilih pemula agar menjadi pemilih yang cerdas, terhindar dari money politic, politik identitas dan berita hoaks,” ucapnya.
Agusliayana Devita menambahkan, pada 27 November mendatang akan digelar Pilkada Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur. Artinya, negara memberikan ruang demokrasi bagi warga untuk memilih pemimpin dalam kontestasi politik.
Kebebasan dalam memilih jangan sampai mau di beli atau dipaksakan memilih seseorang atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, mari TPS wajib untuk memilih pilihan, tentunya yang dipilih harus dengan ciri- ciri dan visi misi yang disukai. yang tidak boleh tidak memilih atau golput itu haram,”ungkap Kaban Kesbangpol
Sementara itu perwakilan Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang, Mukhsinullah SH menyampaikan apresiasinya atas terlaksananya kegiatan ini, yang menghadirkan para generasi muda yakni pemilih pemula sebagai peserta sosialisasi.
“Salah satu tugas Panwaslih adalah sebagai pengawas Pemilu/Pilkada. Panwaslih ini telah dibentuk di tingkat kabupaten, kecamatan dan tingkat desa,” terangnya.
Menurutnya, tujuan pengawasan Partisipatif adalah mencegah terjadinya pelanggaran Pilkada, menjadikan Pilkada berintegritas, meningkatkan kualitas demokrasi, mendorong tingginya partisipasi publik dan membentuk karakter dan kesadaran politik masyarakat
“Adapun pelanggaran pemilu diantaranya, pelanggaran administratif, pelanggaran pidana, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, dan pelanggaran hukum lain terkait penyelenggaraan pemilu,” terang Mukhsinullah.
Dikesempatan yang sama, subbag KIP Aceh Tamiang, Ahmad Yani menerangkan, Komisi Independen Pemilihan (KIP) sebagai penyelenggara pemilu sedangkan Panwas sebagai pengawas pemilu.
“Potensi sengketa biasanya terjadi diantaranya, sengketa pencalonan, kotak kosong, DPT dan lain sebagainya,” ucapnya.
ada yang berumur 17 tahun maka bisa memilih dan atau belum 17 tahun tapi sudah menikah maka punya hak untuk memilih.
“Jika nama sebagai pemilih tidak tercantum, maka bisa di koordinasikan sama pihak penyelenggara di desa,” pungkas Ahmad Yani.
