PERSS.ID , Banjarbaru – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya di Kalimantan Selatan. Pada Minggu sore, 6 Oktober 2024, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyasar pihak-pihak yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan.
Menurut sumber yang diperoleh dari Radar Banjarmasin, sebanyak tujuh orang terjaring dalam OTT ini. Hingga berita ini diturunkan, identitas para pihak yang diamankan belum sepenuhnya terungkap, termasuk apakah mereka merupakan pejabat atau melibatkan pihak swasta. Namun, dugaan kuat mengarah pada keterlibatan sejumlah kontraktor yang bekerja di bawah naungan Dinas PUPR Kalsel.
Salah satu sumber menyebutkan bahwa mereka yang ditangkap dibawa ke Markas Polres Banjarbaru untuk menjalani pemeriksaan intensif. Kapolres Banjarbaru, AKBP Dody Harza Kusumah, membenarkan bahwa salah satu ruangan di Mapolres dipinjam oleh KPK untuk keperluan penyidikan. "Saya belum tahu siapa saja yang diperiksa, karena tidak kenal dengan mereka," jelasnya ketika dimintai keterangan.
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, turut mengonfirmasi penangkapan tersebut melalui pernyataan kepada media nasional. "Benar, KPK sedang melakukan giat penangkapan di Kalimantan Selatan," katanya kepada wartawan di Jakarta, Minggu malam (6/10).
Meski demikian, KPK hingga kini masih merahasiakan detail lebih lanjut terkait objek dan modus dugaan kasus yang melibatkan pihak-pihak tersebut. Publik menantikan perkembangan lebih lanjut terkait apakah OTT ini berkaitan dengan dugaan korupsi proyek pembangunan infrastruktur atau permasalahan lainnya yang mencuat di lingkungan Dinas PUPR.
KPK selama ini terus aktif mengungkap dugaan kasus korupsi yang melibatkan lembaga pemerintahan di daerah, terutama di sektor infrastruktur yang kerap menjadi sorotan karena nilai proyeknya yang besar dan rentan terjadi penyimpangan.
Masyarakat Kalimantan Selatan dan pengamat hukum berharap penanganan kasus ini dapat berjalan transparan dan segera membawa terang atas dugaan tindakan korupsi yang terjadi, mengingat pentingnya kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah daerah, terutama dalam sektor pembangunan infrastruktur yang vital bagi kemajuan daerah.
Tindakan KPK ini dipandang sebagai bentuk komitmen yang kuat dalam memberantas praktik korupsi, yang terus merongrong kesejahteraan publik dan memperburuk citra pelayanan publik di Indonesia.[AZ]
