PERSS.ID , Padang Lawas Utara, Sumut - Ribuan massa dari berbagai organisasi kepemudaan (OKP) dan organisasi masyarakat (ormas) di Padang Lawas Utara menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Paluta pada Kamis (17/10/2024). Massa menuntut agar Pj Bupati Paluta, Patuan Rahmad Syukur Hasibuan, menjaga netralitasnya menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) mendatang.
Aksi ini dilatarbelakangi adanya dugaan Pj Bupati tidak netral dan terlibat dalam mendukung salah satu calon bupati. Massa mengungkapkan bahwa mereka memiliki bukti terkait pengarahan pegawai negeri dan tenaga honorer untuk mendukung calon tertentu. Dalam orasi yang disampaikan oleh perwakilan massa, Afri Harahap, mereka mendesak Pj Bupati untuk tidak terlibat dalam politik praktis yang mencederai demokrasi.
Selain itu, massa menunjukkan bukti dugaan keterlibatan sejumlah kepala desa dalam memasang baliho salah satu calon bupati, yang disebut-sebut merupakan adik mantan bupati terdahulu. Mereka juga menyebut adanya dugaan penggunaan mobil dinas pemerintah untuk kepentingan kampanye calon tertentu. Semua bukti ini, menurut massa, telah dilaporkan ke Bawaslu Padang Lawas Utara.
Meski telah melakukan aksi selama beberapa jam, Pj Bupati Paluta tidak kunjung menemui ribuan demonstran yang berkumpul di depan pintu masuk kantor bupati. Ketidakhadirannya memicu kemarahan massa, yang berujung pada kericuhan dan aksi saling dorong dengan aparat kepolisian. Massa juga membakar ban bekas sebagai bentuk protes setelah mereka menduga Pj Bupati meninggalkan kantor melalui pintu belakang.
Kericuhan berhasil diredam setelah pihak kepolisian melakukan mediasi dengan mengajak perwakilan massa bertemu Kabag Hukum Pemkab Paluta. Dalam pertemuan tersebut, Kabag Hukum berjanji akan menyampaikan tuntutan massa kepada pimpinan mereka. Namun, massa menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini hingga ada kepastian tindakan terhadap Pj Bupati.
Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, massa mengancam akan kembali melakukan aksi dengan jumlah peserta yang lebih besar. Mereka juga berencana mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri untuk meminta pencopotan Pj Bupati dari jabatannya, dengan alasan ketidaknetralan yang dituduhkan menjelang pilkada Paluta.[AZ]
