Soroti Ketimpangan Pelaksanaan Kartu Depok Sejahtera, Supian Suri : Program KDS Tidak Dirasakan Seluruh Masyarakat Depok
Depok – Calon Wali Kota Depok, Supian Suri, berbicara kritis terkait program Kartu Depok Sejahtera [KDS] yang dinilai banyak ketimpangan dan tidak merata dalam pelaksanaan.Menurutnya, program ini seolah menjadi "kartu dia sendiri" oleh kelompok yang berafiliasi dengan kekuasaan.
Hal itu Supian sampaikan saar mendengar keluhan masyarakat dalam sebuah diskusi bersama para pemuda Gen Z di Kafe Jus Kode, Pondok Cina, Beji, Selasa (22/10/2024).
"Saya sekolah di STPDN, diajarkan untuk loyal kepada pemimpin yang terpilih. Tugas kami adalah menjalankan program-program yang dituangkan dalam visi misi kepala daerah. Tapi yang terjadi sekarang, kekuasaan justru dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu," kata Supian.
Supian menyoroti program KDS yang tidak dirasakan oleh seluruh masyarakat Depok. Menurut Supian, orang-orang yang direkrut menjadi koordinator kelurahan (korkel) dan koordinator kecamatan (korcam) hanya berasal dari kelompok yang dekat dengan kekuasaan.
"Otomatis, yang mendapat perhatian lebih ya mereka semua," tegasnya.
Tak hanya KDS, Supian juga mengkritik program wirausaha baru (WUB) yang seharusnya memberikan kesempatan kepada pelaku usaha yang sudah berpengalaman. "Namun yang terjadi, justru mereka yang belum punya usaha diberikan materi tentang usaha. Ini jelas tidak tepat," lanjutnya.
Supian juga menyinggung keberadaan organisasi-organisasi lain seperti KNPI dan UMKM yang tidak dilibatkan dalam pemerintahan karena dianggap tidak berafiliasi dengan partai penguasa.
"Kondisi ini sudah tidak sehat bagi pemerintahan. Organisasi yang seharusnya menjadi mitra pemerintah justru dikesampingkan hanya karena alasan afiliasi politik," kata Supian.
Di tahun 2024 ini, Supian Suri menekankan pentingnya perubahan .
"Kita harus ganti rezim. Ini bukan lagi bisa diperbaiki dengan cara-cara normal, tapi harus ada perubahan total agar kota ini bisa kembali ditata dengan baik," ungkapnya.
Menurutnya, perubahan itu harus mencakup seluruh struktur pemerintahan dan organisasi-organisasi yang saat ini sangat didominasi oleh partai penguasa. "Tujuannya jelas, agar perhatian pemerintah dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa pandang bulu, bukan hanya oleh kelompok tertentu," tegas Supian.
Dalam diskusi tersebut, Supian juga mengingatkan pentingnya masa depan generasi muda. "Kita khawatir, jika kondisi ini terus berlanjut, anak-anak kita tidak akan memiliki akses ke pemerintahan karena mereka tidak memiliki afiliasi politik yang tepat," katanya.
Supian menekankan bahwa penting untuk mengembalikan pemerintahan ke jalur yang benar demi masa depan yang lebih baik. "Kita punya tanggung jawab besar untuk masa depan anak cucu kita. Mereka harus menjadi bagian dari pemerintahan yang benar-benar memperhatikan kepentingan rakyat," pungkasnya.
