PERSS.ID,Yogyakarta – Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menggelar aksi unjuk rasa di Yogyakarta untuk menolak program transmigrasi reguler yang direncanakan Presiden Prabowo Subianto di Papua. Demonstrasi yang berlangsung pada Minggu (01/12/2024) ini menarik perhatian publik, mengingat program tersebut dianggap kontroversial oleh sebagian masyarakat Papua.
Tuntutan Aliansi Mahasiswa Papua
Dalam aksinya, AMP menegaskan bahwa program transmigrasi hanya akan memperburuk marginalisasi masyarakat adat Papua. Mereka menyatakan bahwa program tersebut berpotensi merugikan budaya dan identitas masyarakat asli Papua serta memperbesar kesenjangan sosial di daerah tersebut.
"Transmigrasi bukan solusi bagi Papua. Kami menolak rencana ini karena hanya akan mempercepat perampasan tanah adat dan hak-hak masyarakat Papua," ujar salah satu koordinator aksi.
Demonstrasi berlangsung di sepanjang Jalan Yogyakarta dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Para peserta aksi membawa spanduk dan poster berisi pesan penolakan terhadap program transmigrasi dan menyerukan penghentian eksploitasi Papua.
Meskipun sempat terjadi ketegangan kecil, aksi berjalan damai tanpa insiden besar. Warga yang melintas di sekitar lokasi juga terlihat mengamati aksi tersebut.
Respon Pemerintah
Hingga berita ini diturunkan, pemerintah pusat belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan AMP. Program transmigrasi sendiri sebelumnya diklaim oleh pemerintah sebagai langkah strategis untuk pemerataan penduduk dan pembangunan ekonomi di Papua.
Namun, kritik terhadap program ini bukan hal baru. Banyak pihak menilai bahwa pendekatan tersebut harus disertai dengan kebijakan yang lebih peka terhadap kebutuhan dan hak masyarakat asli Papua.
Dukungan dan Sorotan Publik
Aksi ini mendapat perhatian luas di media sosial, dengan banyak warganet yang mendukung perjuangan mahasiswa Papua. Tagar #TolakTransmigrasiPapua bahkan menjadi salah satu tren di Twitter, menunjukkan besarnya perhatian terhadap isu ini.
Demonstrasi AMP di Yogyakarta menjadi simbol perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat adat. Ke depannya, dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat Papua diharapkan dapat menjadi solusi untuk menghindari konflik lebih lanjut.*KZN*
