Koordinator aksi, Dida Pramida, menegaskan bahwa mahasiswa menuntut transparansi dalam proses hukum terhadap Brigadir Anton, anggota kepolisian yang diduga terlibat dalam insiden penembakan tersebut.
"Kami ingin kasus ini diusut tuntas. Transparansi adalah hal utama agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tidak semakin memudar," tegas Dida.
Dalam aksi ini, mahasiswa mengajukan sejumlah tuntutan:
1. Transparansi Proses Hukum: Mahasiswa mendesak Polda Kalteng untuk mengusut tuntas kasus ini tanpa ada upaya melindungi pelaku.
2. Evaluasi Psikologis dan Jasmani: Mahasiswa meminta evaluasi berkala terhadap kondisi psikologis dan kesehatan anggota kepolisian agar mampu menjalankan tugas secara profesional.
3. Optimalisasi Anggaran untuk Pembinaan Moral: Mahasiswa menekankan pentingnya pengalokasian anggaran untuk pembinaan moral dan integritas personel kepolisian guna mencegah penyalahgunaan wewenang, termasuk dalam penggunaan senjata api.
"Audit dan tes rutin terhadap kondisi psikologis personel sangat penting. Ini langkah pencegahan agar tidak ada lagi penyalahgunaan senjata api di masa mendatang," tambah Dida.
Aksi yang berlangsung selama beberapa jam ini berjalan dengan tertib dan diikuti dengan orasi dari para mahasiswa. Mereka juga membawa spanduk bertuliskan desakan untuk keadilan dan transparansi.
Mahasiswa berharap tuntutan mereka segera mendapat perhatian serius dari Polda Kalteng. "Kami akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan. Jangan sampai ada upaya melindungi pelaku karena ini menyangkut keadilan masyarakat," tutup Dida.
Insiden ini menjadi sorotan publik di Kalimantan Tengah, menambah tekanan pada institusi kepolisian untuk segera menyelesaikan kasus secara transparan dan profesional.*Kzn*
