PERSS.ID , Jakarta – Pemerintah mencatat realisasi anggaran kesehatan dalam APBN 2024 telah mencapai Rp164,3 triliun hingga 30 November. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan, capaian ini lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, didorong oleh percepatan pengadaan barang dan jasa di sektor kesehatan. “Realisasi ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat secara signifikan,” ujarnya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Rabu (11/12).
Anggaran kesehatan tersebut dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional. Di antaranya adalah pembiayaan Program Indonesia Sehat melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN yang mencakup 96,7 juta peserta, pengadaan 50 juta dosis vaksin untuk balita dan anak, serta pemberian makanan tambahan bagi 45 ribu ibu hamil dan 100 ribu balita. Selain itu, dana ini juga digunakan untuk sosialisasi pengendalian TBC kepada 4.200 orang dan pemeriksaan 89.900 sampel obat serta makanan guna menjamin keamanan konsumsi masyarakat.
Pemerintah juga fokus pada peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak melalui fasilitasi program 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang menyasar 7,5 juta keluarga. Tidak hanya itu, anggaran ini mendukung pengadaan alat dan obat kontrasepsi, layanan kesehatan bagi 4,6 juta ASN, TNI, Polri, pensiunan, dan veteran, serta operasional 10.072 puskesmas di seluruh Indonesia. Program lainnya mencakup bantuan operasional untuk 4.317 balai penyuluh KB guna mendukung perencanaan keluarga.
Suahasil menegaskan, percepatan realisasi anggaran ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pelaksanaan program kesehatan berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata.
Dengan realisasi anggaran yang tinggi ini, sektor kesehatan terus menjadi prioritas utama pemerintah dalam APBN 2024. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi angka kematian akibat penyakit menular, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang lebih sehat dan produktif.[AZ]
