PERSS.id, - Kubu Raya, Kalimantan Barat – Proyek pengaspalan jalan di RT 02 parit sembin Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, tengah menjadi sorotan warga setempat. Sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan proyek ini menimbulkan kecurigaan, terutama terkait tidak adanya plang anggaran yang menjadi tanda transparansi. Warga merasa hak mereka untuk mengetahui detail proyek yang berlangsung di daerahnya diabaikan.
Pada Senin pagi, 9 Desember 2024, sekitar pukul 08.30 WIB, warga kembali meminta kejelasan kepada pihak pelaksana terkait plang anggaran yang belum juga dipasang sejak awal proyek. Namun, pertanyaan tersebut tidak mendapat respons. Anehnya, pada Senin malam hingga dini hari, proyek dinyatakan telah selesai dikerjakan, tetap tanpa plang anggaran yang dijanjikan. "Kami sudah dua kali menanyakan, tapi selalu diabaikan. Tiba-tiba malam harinya pekerjaan selesai tanpa kejelasan,” keluh salah seorang warga.
Kekecewaan warga semakin memuncak ketika melihat panjang jalan yang diperbaiki hanya sekitar seratus meter lebih, padahal kerusakan jalan di daerah tersebut mencapai beberapa kilometer. Warga juga mengkritik kualitas pekerjaan yang dianggap tidak efektif, terutama karena jalan yang diaspal ini rawan banjir. “Kalau hujan deras seharian, jalan ini akan tergenang lagi. Seharusnya dibeton dulu untuk mencegah banjir, baru diaspal,” ujar warga lainnya yang juga menyayangkan hasil pekerjaan.
Tidak hanya itu, klaim dari pihak pelaksana proyek juga menjadi isu panas di kalangan warga. Proyek yang seharusnya merupakan bagian dari program pemerintah provinsi diklaim oleh pihak pelaksana sebagai proyek dewan kabupaten. “Pihak pelaksana bilang ini proyek dewan kabupaten, seolah-olah ini bukan proyek pemerintah. Hal ini membuat kami semakin ragu dengan kredibilitas pelaksanaan proyek ini,” tambah seorang warga dengan nada kesal.
Melihat berbagai permasalahan ini, warga mendesak pemerintah dan pihak berwenang untuk turun langsung ke lapangan dan memantau proyek-proyek yang tengah berlangsung. Mereka berharap adanya pengawasan ketat agar setiap proyek dilaksanakan sesuai dengan anggaran dan standar yang ditentukan. “Kami tidak ingin ada penyimpangan. Ini uang negara, dan hasilnya harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas warga.
Harapan masyarakat kini tertuju pada pemerintah untuk memberikan klarifikasi dan memastikan evaluasi mendalam terhadap proyek-proyek infrastruktur. Transparansi dan akuntabilitas diharapkan menjadi prioritas, sehingga proyek pembangunan benar-benar membawa kemajuan, bukan kekecewaan.(Johandi)
