PERSS.ID,Jakarta – Menjelang 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menyampaikan pesan tegas kepada pemerintah terkait pentingnya menjaga kedaulatan kesehatan Indonesia. Ia meminta Presiden Prabowo untuk tidak menandatangani Pandemy Agreement dan revisi International Health Regulations (IHR) yang digagas Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Dalam video yang diunggah di media sosial, Siti Fadilah menyoroti bahaya perjanjian internasional tersebut yang dinilainya dapat mengikat Indonesia pada regulasi global yang mengancam independensi negara dalam menentukan kebijakan kesehatan.
“Indonesia sudah terlalu lama tunduk pada kepentingan asing. Terlebih dengan Pandemy Agreement dan IHR, kita bisa kehilangan kedaulatan atas kesehatan rakyat. Jangan biarkan tubuh warga Indonesia dikuasai oleh elit global,” ujarnya.
Siti Fadilah juga mengingatkan janji Presiden Prabowo untuk melindungi rakyat Indonesia dari segala ancaman, termasuk intervensi asing di sektor kesehatan.
“Bukankah Bapak bercita-cita melindungi rakyat, membela kepentingan rakyat, bahkan rela mati demi rakyat? Maka jangan tandatangani Pandemy Agreement,” tegasnya.
Pesan tersebut mendapat perhatian luas di media sosial, dengan banyak warganet mendukung seruan Siti Fadilah untuk menolak perjanjian yang dinilai merugikan bangsa.
Pandemy Agreement adalah upaya WHO untuk memperkuat kerjasama internasional dalam menghadapi pandemi di masa depan. Namun, para kritikus seperti Siti Fadilah menilai, perjanjian ini bisa membatasi hak negara untuk menentukan langkah kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan domestik.
Siti Fadilah, yang dikenal vokal dalam isu kesehatan global, mengingatkan bahwa pandemi COVID-19 telah menjadi pelajaran penting tentang bagaimana negara-negara berkembang sering kali hanya menjadi pasar bagi industri farmasi global.
Menjelang 100 hari masa jabatannya, Presiden Prabowo diharapkan menunjukkan keberanian dalam menolak tekanan global yang merugikan rakyat. Langkah ini dinilai sejalan dengan visi Prabowo untuk membela kepentingan nasional di berbagai sektor.
Para pengamat politik juga menilai, isu ini dapat menjadi ujian bagi pemerintahan Prabowo untuk membuktikan komitmennya dalam menjaga kedaulatan bangsa.
“Kesehatan adalah hak dasar rakyat. Jangan biarkan ada campur tangan asing yang mengendalikan kebijakan kesehatan kita,” tutup Siti Fadilah Supari.(Junaidi/kzn)
Sumber : Akun x/@Maria Alcaff
![Pria Lansia [64] Diduga Lakukan Pelecehan terhadap Tiga Anak di Sanggau](https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEitC_tcJ76gGOmBuSQUiJ-6SoeZBQdmHWFGMwazg1F6Au3DCbgoz7RBRhrjb1-N7MHvBMmBDeaHiqYFBBYB_zwd19lnXWn2gxRDpy6Ba-_W3ujG9SWqo2VplQkX2W0aXL59_AUuvcXv0mh_8boAfR-ScYzmR2cnjAOG-LRF1sKWzjg_gP3rwxefY8VzRw0=w120-h120-p-k-no-nu "Pria Lansia [64] Diduga Lakukan Pelecehan terhadap Tiga Anak di Sanggau")
