Membaca Kepemimpinan Bagas Kurniawan: Buta Visi dan Abai Konstitusi
Oleh: Kader HMI Jakarta
PERSS - Visi HMI Untuk Indonesia yang diusung Bagas Kurniawan tidak lebih dari omong kosong. Indah diatas kertas, namun buruk dan penuh cela dalam realitas. Genap setahun memimpin sejak dilantik pada 24 Januari 2024 lalu, satu-satunya pencapaian yang diraih Bagas Kurniawan paling-paling cuma gelar haji serta jalan-jalan keluar negeri, semata demi kepentingan diri sendiri, jauh dari kepentingan organisasi.
Ditangan Bagas Kurniawan, HMI yang memiliki kegemilangan historis dan keberpihakan pada nilai-nilai etis malah direduksi menjadi sekedar sarana membangun jaringan politis serta alat meraup keuntungan ekonomis. Padahal, Robert K. Greenleaf dalam bukunya Servant Leadership: A Journey into the Nature of Legitimate Power and Greatness (1977) menegaskan bahwa tugas pemimpin adalah melayani anggota dan masyarakat, menempatkan kebutuhan bersama di atas kepentingan pribadi.
Identitas HMI sebagai organisasi mahasiswa yang berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan luntur. PB HMI secara institusional, maupun Bagas Kurniawan secara personal tidak pernah memberikan kajian, pendapat atau pernyataan sikap yang mencerahkan ditengah ditengah krisis nasional yang belakangan terjadi.
Korupsi fantastis, penggusuran dan perampasan lahan yang kian masif, eksplotasi sumber daya alam serta deforestasi yang merebak seolah menjadi angin lalu, tanpa diiringi atensi atau peduli dari PB HMI. Berdasarkan sejumlah informasi yang beredar, Ketum PB HMI itu bahkan menahan stuktur dan jajarannya yang hendak menginisiasi aksi.
Bila informasi tersebut benar, maka kader HMI mesti menaruh curiga; Bagas Kurniawan telah menjadi watch dog (anjing penjaga) kekuasaan, bukannya intelektual organik yang memiliki nurani dan keberpihakan. Kepemimpinan Bagas berpotensi menjadi preseden buruk yang merusak asumsi dasar, nilai dan kultur organisasi.
Dilansir dari situs resmi PBHMI.ID, visi Bagas Kurniawan adalah membangun organisasi maju dengan kaderisasi modern dan berkontribusi untuk Indonesia. Hingga hari ini, organisasi maju dan kaderisasi modern masih jauh panggang dari api.
Alih-alih membangun organisasi, HMI malah terjerembab dalam dekadensi. Indikator konkritnya amat terang dan jelas; aktivitas organisasi terhalang oleh mandeknya Pleno PB HMI serta Musyawarah Daerah (Musda) Badan Koordinasi (Badko) HMI diseluruh Indonesia yang belum kunjung tuntas ditahun pertama.
Kewenangan melantik yang mulanya dilakukan oleh PB HMI kini telah dialihkan ke Badko. Ketua umum itu terlalu sibuk mengakumulasi kekayaan untuk diri sendiri, hingga enggan merawat sirkulasi kepemimpinan, distribusi keadilan serta perkaderan.
Bagas gagal menjadikan HMI sebagai organisasi terhormat yang memiliki taji dan bargaining position secara instutusional. Seluruh komunikasi dan gerakan strategis organisasi dikooptasi untuk dirinya sendiri. Organisasi yang memiliki sejarah panjang ini dikelola bak korporasi, dengan dia sebagai direksi. Daripada menjadi Ketua Umum di PB HMI, Bagas jauh lebih pantas jadi komisaris atau komisioner.
Ketua Umum HMI itu nampaknya tidak hanya gagal menerjemahkan visinya dalam kenyataan, tetapi juga lupa pada amanah konstitusi, kultur serta riwayat historis HMI. Ia berpretensi hendak menjadikan HMI sebagai organisasi pengkaderan, membungkus citra dan identitas HMI, tapi lupa pada substansi dan isi. Hingga kini, tidak ada upaya disrupsi dan digitalisasi pengkaderan HMI. Sebaliknya, Bagas malah mencerminkan keengganan, bahkan hampir seperti kemalasan mengelola organisasi.
John Kotter dalam Leading Change (1996) mengungkap bahwa organisasi modern perlu menciptakan urgensi dan menginstitusionalisasi perubahan. Apa yang diungkapkan Kotter kontras dengan keadaan HMI sekarang. Kader-kader HMI kehilangan urgensi, sense of belonging (rasa kepemilikan) hingga hasrat untuk berorganisasi.
Institusionalisasi perubahan cuma isapan jempol belaka, tidak terwujud dan menyata. Kaderisasi masih dilakukan secara manual dan tradisional. Tidak ada disrupsi apalagi digitalisasi dalam mengelola organisasi. Konstitusi ditafsirkan secara serampangan, ia menambahkan struktur kepengurusan dan bidang-bidang baru yang tidak termuat dalam konstitusi HMI, meniadakan bidang dan struktur yang telah jelas termuat dalam konstitusi.
Kondisi sekretariat PB HMI jadi indikator konkrit lain yang menegaskan hilangnya urgensi, perasaan memiliki dan kemauan Bagas untuk memimpin. Sekretariat PB HMI yang mestinya jadi equilibrium perkaderan dan pusat aktivitas organisasi malah kosong melompong.
Berdasarkan pantauan langsung penulis beserta beberapa rekan-rekan kader HMI di Jakarta lainnya, kondisi sekretariat amat memprihatinkan. Logistik dan alat kelengkapan dasar organisasi sesederhana spidol, papan tulis hingga printer tidak dapat ditemukan di sekretariat. Senior dan alumni HMI pasti akan terenyuh, merasa miris, bila berkunjung dan melihat keadaan sekretariat organisasi yang sejak dulu diperjuangkannya.
Ironi dan aib yang jauh lebih memalukan adalah jangankan Ketua Umum, pengurus PB HMI lainnya tidak dapat ditemukan batang hidungnya di sekretariat. Dibawah kepemimpinannya, Sekretariat PB HMI tak ubahnya rumah kosong tanpa penghuni. Tak heran bila beberapa kali terjadi tindak pidana pencurian motor di Sekretariat PB HMI.
Seluruh kader HMI, utamanya yang ada di Jakarta harus bersikap. Terlarang kita semua mendiamkan nahkoda yang tak paham kemudi, tak pandai membaca peta konstitusi, serta buta pada kompas dan visinya sendiri.
Sebagai seorang kader HMI, penulis kini percaya, meski semula tidak; bahwa ikan selalu busuk dimulai dari kepala. Pembusukan yang dimulai Bagas itu sekarang tengah menjalar ke badan dan bagian lain dari HMI. Sebelum semua terlambat dan pembusukan total organisasi terjadi, Bagas Kurniawan harus memilih; berubah atau dia yang diubah.
