Perss.id,Jakarta – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, kembali menjadi sorotan setelah pernyataannya terkait revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) tahun 2019 mencuat. Dalam pernyataannya, Hasto mengklaim bahwa revisi UU KPK yang diinisiasi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo bertujuan untuk melindungi kepentingan pribadi dan keluarganya.
Hasto menyebut bahwa perubahan UU KPK tersebut dilakukan demi mengamankan posisi Jokowi, serta anak dan menantunya yang saat itu tengah mempersiapkan diri untuk maju sebagai kepala daerah. Selain itu, ia juga menyinggung adanya dana sebesar 3 juta dolar AS yang diduga digunakan untuk memastikan kelancaran revisi tersebut.
Pernyataan ini segera memicu berbagai reaksi dari kalangan politik dan aktivis antikorupsi. Beberapa pihak menilai bahwa klaim Hasto harus disertai dengan bukti konkret agar tidak menjadi sekadar spekulasi politik. Di sisi lain, sejumlah tokoh mendukung perlunya investigasi lebih lanjut terkait dugaan transaksi tersebut.
Seperti diketahui, revisi UU KPK pada tahun 2019 menuai kontroversi karena dianggap melemahkan independensi lembaga antirasuah tersebut. Salah satu poin revisi yang banyak dipersoalkan adalah pembentukan Dewan Pengawas KPK yang memiliki wewenang dalam perizinan penyadapan dan penggeledahan, yang sebelumnya menjadi hak prerogatif penyidik KPK.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana Kepresidenan terkait pernyataan Hasto tersebut. Namun, sejumlah pengamat menilai bahwa isu ini berpotensi menjadi bola panas dalam dinamika politik nasional menjelang tahun politik berikutnya.
Kasus ini akan terus dipantau seiring berkembangnya reaksi dari berbagai pihak terkait klaim yang disampaikan oleh Hasto Kristiyanto.(Kzn)
Sumber: X
